Skip to main content

Analisis APBD Kota Jambi TA 2019-2020

 


UJIAN TENGAH SEMESTER
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2021

Nama : Rizqa Amartia
NIM : H1A120069
Dosen Pengampu : Alva Beriansyah, S.IP., M.IP.



ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TA 2019


Dalam ringkasan yang terdapat pada tabel di atas (2019) , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1,660 T, dan angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,627 T. 

Pendapatan nya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Jambi tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 364,14 M, dana perimbangan Rp 1,134 T. Dimana dana perimbangan menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,143 T atau menurun 0,77 persen. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah Rp 5,67 M. Sementara untuk belanja daerah pada Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 direncanakan sebesar Rp 1,710 T.  Dari dua poin tadi, antara belanja dan pendapatan daerah sayangnya terdapat defisit Rp 50,5 M. Namun, defisit tersebut dapat ditutupi dari Silpa 2018. Karena pda 2018 lalu silpa lebih kurang Rp 5,5 M sehingga seimbang.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi 2019 ini disebabkan oleh beberapa hal. Dalam defisit tersebut sebab diantaranya ialah pengaruh kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai 5 persen. Selain itu juga defisit disebabkan karena adanya peningkatan belanja, baik langsung maupun tidak langsung. Belanja langsung dan tidak langsung pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 trendnya positif, yakni 53 persen belanja langsung dan 47 persen belanja tidak langsung. Adapun rincian anggaran tidak langsung adalah sebesar Rp 794,96 M. Sedangkan anggaran pada belanja langsung yaitu Rp 915,95 M. 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini terdapat defisit, adapun defisit yang ada pada Anggaran 2019 ini sebelum perubahan adalah senilai Rp 50.558.257.885,00 dan setelah perubahan senilai Rp 172.924.144.899,00. Untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terjadi pada 2019, pemerintah telah mengetahui terdapat silpa tahun pada 2018 hal ini merupakan kelebihan anggaran yang terdapat dari program yang telah dijalankan. Seperti ada suatu program pembangunan jalan yang nilainya Rp 100 juta, namun ditawar pemborong hanya Rp 95 juta. Sehingga dari sisanya ini lah yang dijadikan Silpa. Sehingga defisit pada tahun 2019 ini mampu tertutupi dengan baik.

Tentu dengan anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar 1,660 T ini, pemerintah harus mampu pula mengelola keuangan daerah dengan baik kedepannya, agar kedepannya tidak lagi terjadi defisit yang dimana dikhawatirkan tidak mampu menutupi defisit pada tahun yang akan mendatang.

Pada rencana nya pendapatan dan Belanja tersebut teralokasikan dengan baik, meskipun tidak sepenuhnya rencana awal yang dimana menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terelealisasikan dengan tepat.


ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2020 

Dalam PERDA Nomor 10 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp.1.745.507.222.930,-

b. Belanja Daerah Rp.2.212.680.342.930,- Surplus/( Defisit ) Rp. (467.173.120.000,-)

c. Pembiayaan;

1. Penerimaan Rp. 467.173.120.000,-

2. Pengeluaran Rp. 00,-

 3. Pembiayaan Netto Rp. 467.173.120.000,- Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 403.484.193.000,-

b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.126.863.703.930,-

 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 215.159.326.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah Rp 255.000.000.000,-

b. Retribusi daerah sejumlah Rp 47.568.000.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 10.000.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 90.916.193.000,-

 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 102.028.814.930,-

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 763.018.217.000,-

c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 261.816.672.000,-

(4) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp.58.911.800.000,-

b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,-

c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 131.000.000.000,-

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 18.527.526.000,-

e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainya sejumlah Rp. 6.720.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 753.881.710.930,-

b. Belanja Langsung Rp. 1.458.798.632.000,-

 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 721.563.236.930,-

b. Belanja bunga sejumlah Rp. 1.000.000.000, -

 c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0, -

d. Belanja hibah sejumlah Rp. 21.553.843.619,-

e. Belanja bantuan sosial Rp. 7.637.723.000,-

f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,-

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 100.000.000,-

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.026.907.381,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 64.787.962.108,-

b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 567.399.452.976,-

c. Belanja modal sejumlah Rp. 826.611.216.916,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

 a. Penerimaan sejumlah Rp. 467.173.120.000,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejunlah Rp. 467.173.120.000,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0, -

 c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0, -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0, -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,-

c. Penyertaan modal daerah Rp. 0,-

d. Pembayaran hutang pada pihak ketiga sejumlah Rp. 0,-

Pasal 5 Uraian mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

Hasil analisis dari rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di atas yaitu:

Seperti tahun sebelumnya, dimana rencana awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi tahun anggaran 2020 yaitu masih bertumpu pada infrastruktur. Dalam nota keuangannya, pemerintah Kota Jambi juga memasukkan pinjaman sebesar Rp400 miliar dari PT SMI kedalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.  Dengan hal ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Jambi. Pada tahun 2019, pemerintah memusatkan pada

Seperti halnya daerah Kenali Asam yang masih banyak belum tersentuh jalan lingkungan. Dengan harapannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 dapat mengakomodir hal tersebut. Sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun, yang di pahami bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 ini tak hanya dialokasikan untuk infrastruktur saja, melainkan juga mencakup masalah kesehatan dan pendidikan serta sektor lain.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 ini diharapkan mampu menjalankan prioritas bagi masyarakat agar tepat sasaran. Pada 2019, terjadi defisit menyebabkan pemerintah berupaya untuk menargetkan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi defisit, selain itu pemerintah juga berupaya untuk memaksimalkan rencana yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tepat. Sehingga dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2019 yang sebesar 1,667 T, meningkat di tahun 2020 menjadi 467,173,120.000,00,-

Pada hitungan APBD 2020, terdapat sisa lebih tahun sebelum nya (2019) yaitu sebesar Rp 67.173.120 sehingga anggaran untuk tahun kedepannya mampu tercukupi dengan baik.

Pendapatan pada 2020 lebih besar dibandingkan pendapatan yang ada pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp 1.745.507.222.930 (pada 2020) dan sebesar Rp 1.660.053.885.000. Dalam nota nya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi terdapat perubahan anggaran yang terdapat pada tabel di atas.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

KONSEP TRIAS POLITIKA

Konsep Trias Politica , berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing- masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sebagai berikut: a) Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletah dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu , maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu  negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, m...
Post a Comment
Read more

ILMU POLITIK

 WHAT’S IN YOUR MIND WHEN YOU HEAR ABOUT ‘POLITIC’ ? Assalamu’alaikum wr. wb Apa yang ada dibenak anda ketika mendengar ‘politik?‘ Saya Rizqa Amartia, Prodi Ilmu pemerintahan ingin menjawab soal mata kuliah Ilmu politik yang telah diberikan oleh dosen. Baik, disini saya akan menjelaskan dengan pendapat saya sendiri mengenai politik dan apa yang ada di benak saya ketika mendengar kata ‘politik’ Politik adalah perebutan kekuasaan, pembagian kekuasaan, wewenang, atau kedudukan seseorang yang biasanya lebih tinggi. Politik biasanya meraih kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu atau proses untuk pembuatan keputusan  dalam negara. Contoh: Pemilihan presiden dan wakil presiden. Politik itu keras. Itu yang kedua ada di benak saya, mengapa demikian? Karena di dalam politik sering kali saya baca dan saya dengar di berbagai sumber berita bahwa ada partai yang saling menyerang dan frontal seolah lawannya harus di lengserkan dan dibinasakan. Istilah seperti itulah yang saya bilang keras....
Post a Comment
Read more