Academy, Lessons, and Study.

Siklus APBD Siklus adalah suatu proses yang terus menerus, berputar, dan berkesinambungan.dalam arti luas anggaran daerah berbicara mengenai suatu siklus mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2002) siklus anggaran mempunya 4 tahap yaitu: Tahap Persiapan Anggaran Pada tahap persiapan dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan memperhatikan Uncertainty (tingkat ketidakpastiaan). Dalam perencanaan APBD menggunakan pendekatan Bottom Up, pemerinta daerah perlu membuat dokumen perencanaan daerah. Pemerintah Daerah besama sama dengan DPRD menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Rahap Ratifikasi Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat, pimpina eksekutif dituntu tidak hanya punya managerial skill tapi juga political skill yang memadai untuk memberikan jawaban dan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. Tahap Pelaksanaan Anggaran Sistem akuntansi dan si...

  UJIAN TENGAH SEMESTER PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2021 Nama : Rizqa Amartia NIM : H1A120069 Dosen Pengampu : Alva Beriansyah, S.IP., M.IP. ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TA 2019 Dalam ringkasan yang terdapat pada tabel di atas (2019) , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1,660 T, dan angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,627 T.  Pendapatan nya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Jambi tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 364,14 M, dana perimbangan Rp 1,134 T. Dimana dana perimbangan menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,143 T atau menurun 0,77 persen. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah Rp 5,67 M. Sementara untuk belanja daerah pada Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 direncanakan sebesar Rp 1,710 T.  Dari dua poin tadi, antara belanja dan pendapatan daerah sayangnya ter...

Ketentuan Umum Penyusunan APBN (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 12): APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga pen...

  JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN PUBLIC LECTURE : KEPEMIMPINAN SEBAGAI MODAL AKSELERASI PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAH Rizqa Amartia  H1A120069 Pemateri 1  Rahmad Hidayat, S. Sos., M.B Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi IMPLEMENTASI PERAN GUBENUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN PUSAT KEDUDUKAN GWPP a) Memperpendek rentan kendali pemerintahan dari pusat ke daerah Kabupaten/Kota b) GWPP perpanjangan tangan presiden, bertindak selaku wakil presiden di provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota (UU 23/2014).  c) GWPP memastikan Perencanaan pembangunan, produk hukum, dan penganggaran di Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, memastikan sinergitas pusat dan daerah.  d) GWPP sebagai fasilitator bagi Kabupaten/Kota untuk dapat berkoordinasi/ konsultasi terkait kebijakan/program dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) e) GWPP memastikan seluruh AP...